Bagaimana Desa Bersiap Secara Serius Menjadi Desa Wisata?

Pembacaan Kitab Ambyo, manuskrip kuno asli milik Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, dapat dijadikan daya tarik di desa wisata.

Beberapa tahun belakangan, banyak bermunculan desa-desa yang melabeli diri sebagai desa wisata. Ada yang resmi dan diakui pemerintah, pun ada yang karena terlanjur terkenal, meski tidak resmi, tetap dikenal sebagai desa wisata. Memang, khususnya bagi wisatawan tidaklah begitu penting label maupun status desa wisata atau bukan. Bagi wisatawan, asalkan suatu destinasi wisata (desa) tersebut menarik, menyajikan atraksi wisata yang berkesan, cukuplah sudah.

Banyak definisi untuk memahami pengertian desa wisata. Definisi desa wisata menjadi penting dipahami khususnya bagi pemerintah daerah (kota/kabupaten), pemerintah desa, juga masyarakat desa maupun turunan kelompoknya yang diproyeksikan terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Diharapkan, apa-apa yang dikerjakan kemudian merupakan langkah strategis yang sesuai dengan pengertian desa wisata yang dirintis sehingga dapat mencapai target yang dicanangkan.

Secara umum, desa wisata lazimnya dibangun atas dasar inisiatif langsung oleh masyarakat di dalamnya. Tanpa terlalu mempertimbangkan posisi geografisnya, suatu desa dapat dibangun menjadi desa wisata apabila mampu memanfaatkan potensi alam dan budaya yang telah dimiliki. Suatu desa dapat pula menghadirkan wahana buatan sebagai nilai tambah dalam upaya menarik minat calon wisatawan.

Setidaknya begitulah pendapat Ketua Program Studi Pariwisata, Sekolah Pascasarjana UGM, Prof.Dr. M. Baiquni, M.A., dikutip dari majalah KAGAMA, edisi November 2017.

Masih menurut Baiquni, desa wisata harus mempunyai atraksi atau daya tarik wisata yang bagus. Selain itu, juga harus memiliki aksesibilitas (jalan, transportasi umum) yang representatif.  Fasilitas pendukung lainnya seperti restoran atau warung makan, homestay, juga diperlukan untuk melengkapi pra-syarat sebagai desa wisata. Tidak lupa tata kelola dan manajemen pengelolaan desa wisata harus dibentuk dan dijalankan secara teratur.

“Kalau tidak ada (pra-syarat tersebut) berarti itu bukan desa wisata,” ujar Ketua Monitoring Centre For Sustainable Tourism Observatories (MCSTO) UGM ini.

MCSTO UGM yang dipimpin Baiquni selama ini bekerjasama dengan pemerintah dalam proses-proses memonitor perkembangan kepariwisataan yang terjadi di lapangan. Termasuk pula dalam hal pembuatan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Geografi UGM ini menekankan bahwa label desa wisata berarti desa membangun dirinya dari dalam  atau development from within. Meskipun seringkali pembangunan tersebut memerlukan stimulan, motivasi semangat, berkarya kreatif, juga perlu dukungan dana yang sumbernya dari luar suatu desa tertentu.

“Itu (pembangunan dari dalam) akan lebih sustain karena dunia berubah. Sehingga masyarakat juga harus mengantisipasi perubahan itu, menyongsong perubahan itu dengan kekuatan dan kedaulatannya”, ujarnya.

Menghadapi Perubahan

Setiap perubahan, termasuk perubahan menjadi status desa wisata, akan membawa dampak positif maupun negatif. Bisa jadi tidak semua warga desa setuju desanya didatangi dan dijelajahi wisatawan, apalagi secara beramai-ramai. Oleh karena itulah penting untuk ditentukan batas-batas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengelola maupun oleh wisatawan. Saat suatu desa menjadi desa wisata dan dieksplorasi secara terus-menerus oleh orang luar, maka diperlukan kontrol, baik kontrol sosial maupun kontrol secara institusional.

Dengan perubahan menjadi desa wisata, masyarakat suatu desa dapat memperoleh penghasilan tambahan. Tidak hanya mengolah sumber daya alam setempat sebagaimana pekerjaan sehari-hari seperti bertani, berkebun, beternak, dan berdagang, namun juga mempunyai alternatif penghasilan yaitu dengan menerima tamu wisatawan.

Selain menyajikan pemandangan alam yang menawan, hamparan persawahan di Desa Glinggang, Kecamatan Sampung ini juga dijadikan daya tarik wisata saat diselenggarakannya Festival Methik (panen) dalam rangkaian Glinggang Village Festival setiap tahunnya.

Misalnya, daerah tersebut mempunyai komoditas agraris kopi, hal itu bahkan dapat dimanfaatkan untuk atraksi wisata tambahan. “Ketika panen, petik kopi bisa jadi atraksi. Lalu digoreng bersama-sama para wisatawan. Akhirnya wisatawan tidak hanya melihat, tapi juga melakukan sesuatu di daerah wisata itu,” ujarnya. Karena yang terpenting dalam kegiatan berwisata adalah pengalaman. Wisatawan harus melakukan sesuatu (tidak hanya menonton) yang berkesan.

Menurut Baiquni, desa wisata bergantung pada masyarakat dan generasinya dalam menata dan mengelola. Sehingga hal-hal dalam kehidupan mereka sehari-hari dapat menjadi daya tarik bagi calon wisatawan. Oleh karenanya diperlukan panduan yang sifatnya etik dan praktik. Batasan-batasan dan panduan tersebut dapat diwujudkan dalam tata kelola oleh masyarakat maupun pemerintah. “Jangan sampai orang-orang ke desa wisata tiba-tiba beli teh satu gelas harganya Rp 75.000,00. Itu memang harus sak madya (secukupnya/sepantasnya) untung bersama-sama dan wisatawan merasa puas,” pungkas Baiquni. – TH & NM