Jadi Duta Vaksin Polres Ponorogo, Kakang Senduk Ponorogo Ajak Masyarakat Ikut Program Pemerintah Dalam Upaya Memutus Rantai Virus Covid19
Pandemi Covid19 bukanlah hal yang lucu atau sesuatu yang di ada-adakan. Secara medis dengan jelas virus mematikan ini memang nyata keberadaannya. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanggulangan virus berbahaya ini, Kepolisian Resor (Polres) Ponorogo gandeng Kakang Senduk Ponorogo ajak generasi milenial untuk sadar vaksin.
Dan kali ini, Kakang Eka Pria dan Senduk Dewi Sekartaji mendapat kepercayaan dari Polres Ponorogo sebagai duta Vaksin. Keduanya diajak terjun langsung ke dua lokasi yakni di Gedung Sasana Praja dan Kecamatan Kauman, Minggu (25/07/202) bersama Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ponorogo, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mochamad Nur Azis dan jajaran untuk memberikan sosialisasi pentingnya vaksinasi anti virus Corona.
Senduk Dewi Sekartaji menuturkan ditugasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) dan Paguyuban Kakang Senduk Ponorogo untuk mengemban amanah sebagai duta vaksin.
“Kita diajak kolaborasi sama Polres,” katanya.
Senduk Dewi mengungkap selama bertugas keduanya bersosialisasi tentang pentingnya vaksin Anti Covid19 dan protokol kesehatan usai vaksin.
“Pertama tentang jumlah target vaksin pemerintah, apa sih target pemerintah, terus kenapa sih diakan vaksin, terus pentingnya vaksinasi,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, ia juga memberikan informasi dan tips-tips ketika melaksanakan vaksin. Kemudian informasi tentang setelah vaksin.
“Tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi vaksin ini kan fungsinya cuma untuk meminimalisir Covid,” paparnya.
Ia berharap kepada masyarakat dan generasi millenial untuk patuh terhadap peraturan dan himbauan pemerintah terhadap upaya-upaya memutuskan mata rantai Covid19.
“Karena pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan dengan matang. Sudah mencoba untuk memulihkan Indonesia,” tegasnya.
Dewi menambahkan jika masyarakat enggan untuk bervaksin sebaiknya memberikan alasan yang jelas berdasarkan keterangan medis.
“Tidak semerta-merta karena ketidaksukaan terhadap pemerintah melainkan harus objektif,” tambahnya.